RedMOL.id — Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin tercatat 5,79 persen, naik 0,20 poin dibandingkan September 2025.
Yang lebih mengkhawatirkan, jumlah penduduk miskin mencapai 77,85 ribu orang. Dalam waktu hanya enam bulan, jumlah tersebut bertambah sekitar 3,04 ribu orang. Rabu 12/08.
Angka ini tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai statistik tahunan. Di balik angka tersebut terdapat puluhan ribu warga yang menghadapi tekanan ekonomi dan daya beli yang belum sepenuhnya pulih.
Kenaikan kemiskinan juga terjadi di perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin meningkat dari 5,71 persen menjadi 6,00 persen. Sementara di perdesaan naik dari 5,54 persen menjadi 5,69 persen.
Dari sisi jumlah, penduduk miskin perkotaan meningkat dari 22,91 ribu menjadi 24,25 ribu orang.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: ketika investasi, pembangunan dan aktivitas ekonomi terus didorong, mengapa jumlah warga miskin justru kembali bertambah?
Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa angka kemiskinan secara tahunan masih sedikit lebih rendah. Sebab, dibandingkan September 2025, tren terbaru menunjukkan adanya tekanan yang nyata.
Garis Kemiskinan Maluku Utara pada Maret 2026 juga mencapai Rp724.488 per kapita per bulan. Dengan rata-rata rumah tangga miskin beranggotakan 5,63 orang, kebutuhan minimum tersebut setara sekitar Rp4,08 juta per rumah tangga per bulan.
Komposisi Garis Kemiskinan bahkan menunjukkan 75,88 persen berasal dari kebutuhan makanan. Artinya, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar masih menjadi persoalan utama.
Data BPS semestinya menjadi dasar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta dampak pembangunan dan investasi terhadap kelompok berpenghasilan rendah.
Pemerintah harus mampu menjawab: mengapa kemiskinan kembali meningkat, sektor apa yang paling terdampak, dan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk membalikkan tren tersebut?
Sebab keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, banyaknya proyek yang dibangun, atau masuknya investasi.
Ukuran paling sederhana adalah apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih layak atau justru semakin berat.
Dengan 77,85 ribu penduduk masih berada dalam kemiskinan, pemerintah Maluku Utara tidak boleh terjebak dalam klaim keberhasilan di atas kertas.
Data BPS sudah berbicara. Kini giliran pemerintah memberikan jawaban dan menunjukkan hasil nyata.
Redaksi: Iswan.
