SOFIFI, RedMOL.id– Polemik hilangnya sebagian Salawaku di kawasan Masjid Raya Shafful Khairaat Sofifi terus memantik perhatian publik. Bagi masyarakat Maluku dan Maluku Utara, Salawaku bukan sekadar ornamen atau pelengkap arsitektur, melainkan simbol keberanian, kehormatan, perjuangan, perlindungan, dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kamis 30/07.
Salawaku juga memiliki nilai sejarah yang kuat dalam perjalanan bangsa. Perisai tradisional ini dikenal sebagai senjata sekaligus lambang perjuangan yang digunakan oleh Pahlawan Nasional Kapitan Pattimura (Thomas Matulessy) dalam perlawanan melawan kolonialisme. Karena itu, Salawaku bukan hanya menjadi identitas budaya Maluku dan Maluku Utara, tetapi juga simbol semangat perjuangan yang telah tercatat dalam sejarah Indonesia.
Atas dasar itu, perubahan terhadap keberadaan Salawaku di kawasan Masjid Raya Shafful Khairaat Sofifi tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa atau sekadar perubahan estetika bangunan. Setiap kebijakan yang menyangkut simbol budaya daerah semestinya disertai penjelasan yang terbuka, dasar kebijakan yang jelas, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Di tengah beredarnya informasi bahwa pencopotan Salawaku diduga dilakukan atas perintah Wakil Gubernur Maluku Utara, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari yang bersangkutan maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dikonfirmasi secara resmi.
Yang kini menjadi sorotan bukan hanya dugaan tersebut, melainkan sikap diam pemerintah. Ketiadaan penjelasan resmi dinilai justru membuka ruang spekulasi, memunculkan berbagai persepsi, dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
"Kalau memang bukan atas perintah Wakil Gubernur, sampaikan kepada publik secara terbuka. Tetapi kalau memang ada kebijakan itu, jelaskan apa dasar pertimbangannya. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan, bukan dibiarkan hidup dalam berbagai dugaan," ujar seorang warga Sofifi.
Warga lainnya menilai pemerintah tidak boleh memperlakukan simbol budaya sebagai objek yang dapat diubah tanpa komunikasi kepada masyarakat.
"Salawaku bukan milik pejabat atau pemerintah, melainkan milik seluruh masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Mengubah atau mencopotnya tanpa penjelasan sama saja melukai identitas budaya yang menjadi kebanggaan daerah."
Sampai saat ini, Wakil Gubernur Maluku Utara masih belum memberikan kejelasan maupun klarifikasi atas informasi yang beredar mengenai dugaan perintah pencopotan Salawaku tersebut. Sikap diam seorang pejabat publik dalam persoalan yang menyangkut simbol budaya dinilai tidak mencerminkan prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Apabila informasi yang beredar tidak benar, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk segera membantah dan meluruskannya. Sebaliknya, apabila memang terdapat kebijakan yang menjadi dasar perubahan terhadap Salawaku, masyarakat juga berhak mengetahui alasan, pertimbangan, dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Diam bukanlah jawaban atas keresahan publik.
Salawaku bukan sekadar perisai tradisional yang dipajang sebagai pelengkap bangunan. Ia adalah simbol sejarah, kehormatan, dan jati diri masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang pernah menyertai perjuangan Kapitan Pattimura melawan penjajah. Karena itu, setiap tindakan yang menyangkut keberadaannya harus dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Hingga rilisan ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Wakil Gubernur maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mengonfirmasi ataupun membantah informasi mengenai dugaan adanya perintah pencopotan Salawaku di kawasan Masjid Raya Shafful Khairaat Sofifi. Publik kini menunggu keberanian pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, agar polemik ini tidak terus berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Redaksi: Iswan
