WEDA, RedMOL.id — Pertumbuhan ekonomi yang melesat akibat ekspansi industri nikel di Kabupaten Halmahera Tengah mulai mendorong perubahan cara pandang dalam perumusan kebijakan daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi hanya ditempatkan sebagai pelaksana program, tetapi didorong menjadi bagian dari proses merancang kebijakan yang berbasis data dan temuan lapangan. Kamis 27/08.
Hal tersebut terlihat dalam Kompetisi Ide Kebijakan Halmahera Tengah 2026, yang mempertemukan lima tim finalis untuk mempresentasikan gagasan hasil penelitian aksi partisipatoris mengenai dampak dan tantangan pembangunan di kawasan industri.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Participatory Action Research (PAR) yang diinisiasi Dala Institute dan eLSiL Kie Raha bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Riset dilakukan pada sejumlah wilayah yang terdampak pembangunan industri, yakni Lelilef Sawai–Lelilef Waibulan, Kobe–Sawai Itepo, dan Fidi Jaya.
Hasil penelitian menunjukkan sebuah paradoks. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah berlangsung sangat cepat. Namun di sisi lain, manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Temuan tersebut juga mengungkap masih adanya kebutuhan terhadap penguatan layanan dasar, tata kelola serta akuntabilitas program PPM/CSR, sekaligus kesiapan daerah menghadapi masa pascatambang.
Project Coordinator Dala Institute, Azka Azifa, mengatakan hasil penelitian menjadi pijakan untuk mendiskusikan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi manfaat pembangunan jangka panjang bagi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan berbasis bukti dibutuhkan agar pemerintah tidak hanya merespons persoalan yang terjadi hari ini, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan di masa mendatang.
Wakil Ketua DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, turut mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi.
«“Ada paradoks. Kita tidak boleh bersenang-senang saja dengan pertumbuhan ini. Kita harus tetap jujur dengan kondisi nyatanya.”»
Munadi mendorong agar pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada pertambangan. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan usaha masyarakat dinilai perlu diperkuat sebagai fondasi ekonomi ketika memasuki masa transisi pascatambang.
Lima Gagasan, Lima Persoalan Strategis
Kompetisi tersebut melahirkan lima gagasan yang menawarkan pendekatan berbeda terhadap persoalan pembangunan Halmahera Tengah.
Tim Faberesi Halteng menawarkan integrasi pengelolaan sampah darat, pesisir, dan laut sebagai bagian dari strategi transisi sosial-ekonomi pascatambang.
Tim Falgali mengusulkan akselerasi literasi dan numerasi dalam konteks industri guna memperkuat kualitas sumber daya manusia lokal.
Tim Faduli Sehat mengangkat persoalan meningkatnya beban layanan kesehatan di kawasan industri melalui penataan tenaga kesehatan, integrasi pelayanan primer, serta kemitraan publik-swasta.
Tim Ekonomi Halteng menawarkan model kolaboratif untuk memperkuat sektor perikanan, koperasi, UMKM, dan usaha masyarakat sebagai fondasi ekonomi daerah.
Sementara Tim Blue Future Fagogoru mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru sebagai strategi diversifikasi ekonomi sekaligus transformasi sosial-ekonomi masyarakat pesisir.
Dari hasil penilaian dewan juri, Tim Faduli Sehat ditetapkan sebagai Juara I, disusul Tim Ekonomi Halteng sebagai Juara II. Tim Faberesi Halteng meraih Harapan I, sedangkan Tim Blue Future Fagogoru meraih Harapan II. Tim Diskterbang terpilih sebagai Juara Favorit melalui pemungutan suara peserta dan tamu undangan.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Menjadi Nilai Sosial
Kepala Bapperida Halmahera Tengah, Husen Ali, menilai tingginya pertumbuhan ekonomi belum otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
«“Transformasi ekonomi yang luar biasa menciptakan fiscal space, tetapi fiscal space tidak otomatis menjadi social value.”»
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam forum tersebut: ruang fiskal yang tercipta dari aktivitas ekonomi harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram M. Sangadji, M.Si., saat membuka babak final juga mengingatkan bahwa inovasi kebijakan tidak selalu berarti menciptakan program atau regulasi baru.
Penyempurnaan terhadap kebijakan yang sudah berjalan, menurutnya, merupakan bagian penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Forum tersebut kemudian berkembang menjadi ruang dialog antara pemerintah, akademisi, peneliti, DPRD, dan peserta kompetisi. Melalui Policy Showcase dan talkshow “Dari Pengetahuan ke Kebijakan: Merancang Masa Depan Halmahera Tengah yang Adil, Inklusif, dan Berkelanjutan”, berbagai gagasan diuji dan didiskusikan secara terbuka.
Penelitian Aksi Partisipatoris yang menjadi dasar kompetisi juga dijadwalkan berlanjut hingga fase diseminasi pada Desember 2026.
Dengan demikian, kompetisi ini bukan sekadar ajang mencari pemenang. Lebih dari itu, ia menjadi upaya mengubah hasil riset menjadi bahan pembelajaran dan rekomendasi kebijakan.
Di tengah derasnya investasi dan pertumbuhan industri nikel, pertanyaan penting bagi Halmahera Tengah bukan lagi sekadar seberapa tinggi ekonomi tumbuh, tetapi seberapa besar pertumbuhan tersebut mampu menciptakan kesejahteraan, memperkuat masyarakat lokal, dan menyiapkan daerah menghadapi masa setelah tambang.
Redaksi: Iswan
