MALUKU UTARA, RedMOL.id – Ancaman kebakaran di sejumlah wilayah Maluku Utara di tengah kondisi cuaca panas dan kekeringan mulai memantik kekhawatiran masyarakat. Warga di berbagai daerah dituntut meningkatkan kewaspadaan, sementara pemerintah ditagih memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran yang dapat meluas. Senin 05/10/29.
Situasi tersebut sekaligus membuka ruang kritik terhadap respons Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Publik mempertanyakan apakah langkah antisipasi dan koordinasi pemerintah telah berjalan maksimal ketika masyarakat di sejumlah daerah mulai berhadapan dengan ancaman kebakaran.
Sorotan masyarakat semakin ramai setelah beredar aktivitas Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama putrinya dalam sebuah konten di INSTAGRAM minggu 04/10/2026. Aktivitas tersebut menjadi bahan perbincangan publik, terutama karena muncul bersamaan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap kebakaran dan kondisi cuaca ekstrem panas serta kering.
Namun, kritik warga sejatinya bukan semata-mata mengenai aktivitas pribadi gubernur. Persoalan utamanya adalah sejauh mana pemerintah hadir dan mengambil langkah konkret ketika masyarakat menghadapi ancaman kebakaran.
Salah seorang warga Sofifi menilai, pemerintah perlu menunjukkan kepekaan terhadap situasi yang sedang berkembang.
“Bukan soal Gubernur tidak boleh bersama keluarga, tetapi ketika masyarakat sedang menghadapi kebakaran dan kekeringan, kami berharap ada kepekaan dan respons nyata dari pemerintah. Rakyat ingin melihat pemerintah hadir dan bergerak ketika mereka sedang dalam kesulitan,” ujarnya.
Senada dengan itu, warga Ternate meminta pemerintah tidak menganggap persoalan kebakaran sebagai kejadian biasa.
“Kondisi panas dan kekeringan bisa membuat api semakin cepat meluas. Kami berharap Gubernur dan jajaran Pemprov Malut mengambil langkah nyata, karena masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah saat menghadapi kondisi seperti ini,” katanya.
Sementara warga Bacan berinisial A, mengingatkan pentingnya langkah pencegahan sebelum situasi berkembang menjadi lebih serius.
“Kalau sudah ada kejadian di beberapa daerah, seharusnya langkah antisipasi dan kesiapan penanganan diperkuat sejak sekarang. Jangan menunggu sampai keadaan semakin parah,” ujar warga Berinisial A.
Rangkaian kritik itu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Maluku Utara. Pemerintah provinsi memiliki ruang untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, BPBD, aparat dan masyarakat, terutama dalam pemantauan wilayah rawan serta kesiapan menghadapi kebakaran.
Publik juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai langkah pemerintah: berapa wilayah yang dipantau, bagaimana kesiapan peralatan dan personel, serta seperti apa mekanisme respons cepat ketika kebakaran terjadi.
Sebab dalam situasi seperti ini, kepemimpinan tidak cukup hanya terlihat melalui aktivitas publik. Yang paling ditunggu masyarakat adalah keputusan, koordinasi dan tindakan nyata.
Ketika warga berhadapan dengan api, pemerintah dituntut memastikan tidak ada masyarakat yang merasa menghadapi ancaman seorang diri.
Kini pertanyaannya sederhana: ketika Maluku Utara menghadapi ancaman kebakaran di tengah musim panas dan kekeringan, sejauh mana pemerintah benar-benar hadir di lapangan?
Redaksi: I'M
