HALUT, MimbarKieraha.com – Keterbatasan fasilitas pendidikan dan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Galao, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Jumat 02/10/26.
Persoalan tersebut disampaikan warga kepada Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, saat melaksanakan agenda reses di Desa Galao.
Dalam pertemuan tersebut, warga menitipkan sejumlah aspirasi pembangunan yang dinilai mendesak untuk mendapat perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, mulai dari pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), peningkatan akses jalan, penyediaan fasilitas air bersih hingga dukungan bibit pertanian.
Salah satu persoalan yang paling disoroti warga adalah kondisi fasilitas pendidikan SMK di Desa Galao. Hingga kini, sekolah tersebut belum memiliki gedung yang layak dan masih menggunakan bangunan sederhana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Perwakilan masyarakat, Fadli Ali, meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut, terlebih pendidikan jenjang SMA dan SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Ini perlu kami sampaikan agar Ibu Nazla sebagai wakil rakyat bisa menyampaikan kepada Pemprov Malut. Kami berharap kondisi sekolah ini menjadi perhatian karena SMK juga berada di bawah kewenangan provinsi,” ujar Fadli. Rabu (30/9/2026
Menurut warga, keberadaan gedung sekolah yang layak bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi menjadi bagian penting dalam menjamin proses pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.
Selain pendidikan, persoalan akses jalan menjadi sorotan serius. Mayoritas masyarakat Galao menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian, dengan komoditas seperti kelapa, pala, cengkeh dan hasil perkebunan lainnya.
Namun, keterbatasan akses jalan membuat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian menjadi tidak maksimal.
"Faktor utama pertumbuhan ekonomi di desa ini adalah akses jalan, baik jalan tani maupun akses dari desa menuju kabupaten. Hasil pertanian harus dibawa ke pasar kota, sehingga jalan menjadi kebutuhan yang sangat penting,” kata Fadli.
Warga menyebut pembangunan jalan tani sepanjang sekitar tiga kilometer sudah cukup membantu aktivitas masyarakat. Kendati demikian, akses utama dari Desa Galao menuju wilayah kabupaten dinilai jauh lebih mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah.
“Jalan tani tiga kilometer saja untuk sementara tidak masalah. Yang paling penting akses jalan desa menuju kabupaten,” ujarnya.
Bagi masyarakat, peningkatan akses tersebut tidak hanya menyangkut kelancaran transportasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan biaya angkut, distribusi hasil pertanian dan perputaran ekonomi desa.
Kebutuhan air bersih juga menjadi aspirasi yang disampaikan warga. Kondisi musim kemarau yang berkepanjangan membuat ketersediaan sumber air bersih semakin menjadi kebutuhan mendesak.
Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan fasilitas sumber maupun penampungan air bersih yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.
Selain itu, masyarakat meminta dukungan pemerintah melalui pengadaan bibit padi ladang untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
“Kami berharap Ibu Dewan dapat mengupayakan kepada Pemprov agar ke depan ada pengadaan bibit padi ladang. Kalau bibit tersedia, tentu dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan hasil pertanian dan kebutuhan ekonomi,” harap Fadli.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Nazlatan Ukhra Kasuba menegaskan dirinya tidak ingin memberikan janji yang belum tentu dapat direalisasikan.
Namun, ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat Galao akan dibawa dan diperjuangkan melalui DPRD maupun Pemprov Malut sesuai kewenangan dan kemampuan penganggaran.
“Saya sebagai wakil rakyat tidak bisa berjanji pasti untuk merealisasikan semuanya. Tetapi janji saya adalah berupaya dan berusaha mendorong kepada teman-teman komisi lainnya dan Pemprov melalui dinas-dinas terkait untuk melihat kebutuhan atau tuntutan bapak dan ibu di Desa Galao,” kata Nazlatan.
Menurut Nazlatan, reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk menyerap secara langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan setiap aspirasi memiliki dasar yang jelas untuk diperjuangkan.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Galao melengkapi dokumen pendukung, termasuk proposal, data kebutuhan serta dokumentasi kondisi di lapangan.
“Bantu saya melengkapi administrasinya supaya bisa didorong ke teman-teman komisi lainnya dan ke Pemprov. Doakan saya agar perjuangan ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama,” ujarnya.
Nazlatan juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran membuat seluruh kebutuhan masyarakat tidak mungkin direalisasikan sekaligus. Karena itu, aspirasi akan didorong secara bertahap berdasarkan skala kebutuhan dan kebijakan penganggaran pemerintah.
“Walaupun belum semua terakomodir, yang penting satu sampai dua tuntutan bisa terakomodir. Sisanya bisa kita dorong pada kesempatan berikutnya,” pungkasnya.
Redaksi: Iswan
